PN Medan Didemo, Minta Tangkap Hakim yang Tangani Perkara Eks Bendahara PUPR Nisel

Massa mengaku menemukan kejanggalan atas penanganan perkara nomor: 61/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Mdn, yang ditangani sejumlah hakim, salah satunya disebut-sebut berinisial MN.

Koordinator aksi, Arif Cahyadi, dalam orasinya membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi selama persidangan digelar hingga pada putusan akhir dibacakan.

Diantaranya adanya keterlambatan pemberian salinan putusan oleh PN Medan yang diterima terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Padahal katanya, putusan akhir dibacakan pada 13 Oktober 2025 lalu. Kemudian terdakwa mengajukan banding pada 14 Oktober 2025.

“Namun, salinan putusan baru diserahkan kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya pada 29 Oktober 2025. Terdapat rentang waktu yang cukup lama sejak mengajukan akta banding, sehingga menyulitkan terdakwa untuk mengajukan memori banding,” beber Arif dalam orasinya.

Sementara sambungnya, pada 22 Oktober 2025, pihak Kejari Nias Selatan sudah mengajukan memori banding di pengadilan PN Medan. “Pada tanggal tersebut PN Medan menyatakan bahwa salinan putusan tersebut belum siap,” sebutnya.

Selain itu, adanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada salinan putusan yang pernah muncul dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Tak hanya itu, Arif juga mengungkap adanya ketidaktransparanan selama persidangan. Terdakwa dan penasehat hukumnya berulang kali meminta Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara yang merupakan bagian dari bundel berkas perkara yang menjadi hak terdakwa, tetapi tidak pernah diberikan oleh Majelis Hakim.

Atas dasar itu, massa aksi meminta Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan Ketua PN Medan untuk memeriksa hakim berinisial MN dan ZH yang menangani perkara tersebut.

Arif juga meminta Hakim Tinggi Pengawas Daerah Medan untuk memanggil dan memberikan sanksi tegas kepada kedua hakim tersebut.

Pada aksi itu, massa juga menyoroti gaya hedon sang hakim. Massa menduga, harta yang didapat dari hasil uang korupsi dan mafia hukum.