Wakil Presiden ke 6 Try Sutrisno Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

77
Tri Sutrisno dan Irwan Prayitno di Padang, Selasa (27/8/2019).

HORASNEWS.COM-Wakil Presiden ke 6 tahun 1993-1998, Try Sutrisno dan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mendukung penuh pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Keduanya ditemui di setelah mengikuti pelantikan pengurus Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Sumbar dan seminar sehari di Gubernuran Sumbar, Jalan Sudirman, Kota Padang, Selasa (27/08/2019).

“Saya setuju yang positifnya saja. Pemindahan ibu kota bisa kemana-mana,” ujar Tri Sutrisno kepada wartawan. Dia diminta tanggapannya soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menyambut baik kebijakan pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. “Jika masalah koordinasi yang dipersoalkan, saat ini sudah jaman teknologi,” ujarnya.

Tri Sutirsno

Sebelumnya,  Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu.

Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Presiden Jokowi.’

Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Kepala Negara.

Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya  bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.(red)