Tujuh DPO Kejati Sumbar Masih Berkeliaran

503
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Priyanto saat jumpa pers dengan wartawan tanggal 22-07-2019 di Kejati Sumbar. (foto: horasnews.com)

HORASNEWS.COM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat masih memiliki tujuh tunggakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus tindak pidana korupsi. Kepala Kejati Sumbar, Priyanto mengakui, ketujuh DPO itu masih berkeliaran di Indonesia, meski mereka sudah dicekal ke luar negeri.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat, Priyanto didampingi para asisten kepada wartawan, di Kota Padang, Senin (22/7/2019) siang. Penegasan itu berkaitan dengan laporan akhir tahun kinerja Kejaksaan Tinggi Sumbar selama satu tahun terakhir.

Menurut Kajati, ke tujuh DPO diperkirakan masih di Indonesia, karena secara hukum mereka sudah dicekal saat ditetapkan sebagai tersangka di saat penyidikan di masing-masing kejaksaan negeri di daerah. “Mereka sudah kita cekal ke luar negeri,” ujar Kajati.

Ketujunya, M Helwis, Ramli Ramonasari, Khusaini,  Ali Basar, Zafrul Zamzami, Agustinus dan Baskoro. Pihaknya kesulitan mengeksekusi ke tujuh terpidana kasus korupsi, karena lokasi mereka berpindah-pindah dan alamat tidak jelas.

Kasus ke tujuh DPO tindak pidana korupsi, selama ini ditangani di beberapa Kejaksaan Negeri. Diantaranya, Kabupaten Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman,  Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.

“Secara hukum mereka sudah diputus Mahkamah Agung atau memiliki kekuatan hukum tetap. Dan pihak Kejaksaan belum bisa mengeksekusia ke tahanan karena posisi ke tujunya belum tertangkap,” katanya.

Awalnya, kata Kajati, 10 orang, tiga orang sudah ditangkap yang tinggal hanya tujuh orang lagi.

Setahu terakhir, Kejati Sumbar telah menyelamatkan uang negara dari kasus korupsi senilai Rp 2 miliar.

Tingkat penuntutan 22 perkara kasus korupsi, dan mengeksekusi 44 perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. (red)