Perjuangan Dokter Romi Membuahkan Hasil, Ini Kata Wagub Sumbar

1875

HORASNEWS.COM-Dokter Romi Syofpa Ismael, yang dianulir Bupati Solok Selatan, Sumatra Barat, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, ada beberapa formasi dokter di Solok Selatan belum terisi dan akan diisi dokter Romi.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, di Padang, Sumbar, Jumat (2/8/2019). Penegasan itu setelah dokter Romi menghadap  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam dua hari ini.

“Sudah ada jalan keluar untuk dokter Romi akan diusahakan diangkat tahun 2019 menjadi  PNS. Formasi yang dipakai sudah diusulkan Pemkab Solok Selatan, yaitu satu formasi tahun 2018 belum terisi,” ujarnya.

Menurut Wagub, jika tidak bisa formasi tahun 2018 di pakai, maka tahun 2019 ada dua formasi dokter gigi. “Apakah dites kembali atau tidak sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat,” ujar Nasrul Abit.

Dia meminta Bupati dan Wali Kota se-Sumbar agar memberikan ruang formasi terhadap disabilitas. “Ada 2 persen formasi CPNS untuk disabilitas. Untuk itu, Bupati dan Wali Kota tidak menyampingkan difabel,” pesan Wagub.

Tanggal 1 Agustus 2019, Moeldoko mencoba mencari alternatif solusi, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Pasti ada solusi. “Yang pertama dari sisi regulasi dan yang kedua dari sisi kepatutan,” jelas Kastaf ketika menerima drg. Romi, di Bina Graha, Jakarta.

Kasus di Solok Selatan ini bukanlah pandangan pemerintah secara luas. Ini adalah kasus yang lebih personal. Pandangan pemerintah, soal kaum difabel juga jelas dan tidak membeda-bedakan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta drg. Romi Syofpa Ismae tidak putus  berjuang dalam mengabdi pada masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat menerima Romi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

“Semangat, jangan putus berjuang untuk mengabdi pada masyarakat. Tenaga ibu dibutuhkan dan secara kompetensi fisik maupun keilmuan juga bisa,” kata Tjahjo.

Ia menambahkan, semua warga negara memiliki hak yang sama serta dipandang sama di hadapan negara. Untuk itu ia menyebutkan, tidak ada alasan daerah untuk menolak dengan alasan yang tak dipertanggungjawabkan.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemda setempat untuk membuat formasi dengan Menpan-RB.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak gubernur, bupati Solok juga sudah untuk membuka formasi dengan Pak Menpan-RB,” ujar Akmal.

Seperti diketahui kasus Drg. Romi bermula dari pembatalan kelulusan sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Padahal sejak tahun 2015 yang bersangkutan sudah berkerja sebagai dokter PTT Kemenkes di tempat ini.

Pada Juli 2016 Juli, usai melahirkan anak ke-2, ia mengalami kelemahan pada saraf kaki yang mengharuskannya menggunakan kursi roda. Tapi ia sanggup menuntaskan kontrak PTT nya pada 2017. (red)