Pemkot Padang Pasang Tapping Box di Hotel, Ada Apa ?

226
Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa melaunching Tapping Box (foto: horasnews.com)

HORASNEWS.COM-Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat melaunching aplikasi pembayaran pajak Hotel dan Restoran berupa Tapping Box (kotak penyadapan). Kehadiran aplikasi ini bisa memberikan dampak kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari Rp 400 hingga Rp 600 miliar per tahun.

Launching aplikasi Tapping Box  ini berlangsung di hotel Pangeran, Kota Padang, Sumatra Barat, Selasa (20/8/2019). Hadir Wakil Wali Kota Padang HendrI Septa dan 400 pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Padang.

Aplikasi pajak daerah ini memonitor kegiatan wajib pajak di seluruh hotel dan restoran di Kota Padang. Sistem kerja, seluruk aktivitas wajib pajak termonitor dan nilai pemasukan ke Pemerintah Daerah Padang juga bisa diketahui.

Tapping box mulai ini untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) yang berasal dari hotel dan resrotan. Tapping box akan dipasang di hotel dan restoran. Fungsinya, untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh printer point of sales.

“Elektronik pajak hotel dan restoran bisa meminimalisir adanya kecurangan wajib pajak dan oknum-onum tertentu. Tidak ada lagi kebocoran pajak Kota Padang ke depan,” ujar Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Tapping Box ini akan dipasang di seluruh Hotel dan Restoran di Kota Padang tahun 2019.

Keberadaan aplikasi ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 400 miliar menjadi Rp 600 miliar lebih tahun 2019.

Selama ini, pajak restoran diharapkan menyumbang sebesar Rp 48 M. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 39,8 M.

Untuk pemungutan pajak, Pemkot Padang menggunakan sistem “Self Assessment”, dimana wajib pajak menghitung, menginput, dan menyetorkan sendiri pajak mereka.

Sampai triwulan pertama 2019, pajak restoran yang sudah masuk berjumlah Rp 34,2 M.Hampir 70 persen dari total target Rp 48 M. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.(red)