Pasar Lubuk Alung Gagak Dieksekusi, Karena Ini

774

HORASNEWS.COM-Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, Sumatera Barat, gagal mengeksekusi Pasar Lubuk Alung, karena adanya perlawanan dari tokoh adat dan masyarakat. Penundaan ini yang kedua kalinya terjadi karena polisi tidak ingin adanya bentrokan antara pemohon dan termohon.

Puluhan tokoh adat (penghulu) di Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, siaga di pasar Lubuk Alung, menunggu juru eksekutor dari Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Pukul 09.00 Wib, Kamis (04/07/2019).

Para tokoh adat ini berpakaian adat  lengkap dan berkopiah berwarna hitam. Mereka didampingi ratusan pedagang pasar dan kemenakan serta kuasa hukumnya.

Mereka membentangkan spanduk berukuran 1×3 meter di bawah kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) bertuliskan menolak dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang Pariaman.

Juru eksekutor didampingi kepolisian Padang Pariaman tiba dilokasi langsung melakukan negosiasi dengan para penghulu.

Tiga jam negosiasi di kantor KAN antara juru sita dan penghulu tidak menemukan titik terang. Pihak tokoh adat tetap menolak dibacakan eksekusi.

Polisi yang memediasi pertemuan, tidak ingin adanya bentrok, meminta kedua belah pihak menunda eksekusi hingga tanggal 24 Juli 2019. Tepat pukul 12.00 Wib, juru eksekusi dan pemohon meninggalkan lokasi.

Lahan yang akan dieksekusi tersebut merupakan Pasar Lubuk Alung yang mana di sana terdapat kios pedagang dan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung.

Menurut Ketua KAN Lubuk Alung, Eriyanto Datuak Batuah, pihaknya menolak keputusan pengadilan karena lahan ini milik nagari. Jika dieksekusi maka banyak pedagang yang kehilangan mata pencarian.

Ia mengatakan permasalahan sengketa tanah tersebut merupakan permasalahan satu kaum yang menurutnya harus diselesaikan oleh ninik mamak bukan di pengadilan.

“Dampaknya ke Kantor KAN, karena berkantor di pasar dan pedagang berjualan pasar ini kehilangan pencarian,” ujar dia.

Heppy Neldi, pihak pemohon menganggap lahan 1,3 hektar lahan pasar dan kantor KAN itu merupakan miliknya.Pihaknya telah memenangkan sengketa ini hingga adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

Tanggal 21 Februari 2019 lalu, eksekusi juga gagal karena berdekatan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif.(red)