Nantikan Skenario Baru KPK Soal Parpol

9

HORASNEWS.COM-Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayinto curhat ke Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang soal pendapatan kepala daerah. Saut Situmorang mengatakan, telah merumuskan scenario baru soal partai politik.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan beberapa poin isi hatinya kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumbar dengan Kanwil BPN Sumbar dan Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Kamis, 18 Juli 2019, di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Irwan langsung menyampaikan pesan yang membuat kepala daerah menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Diantaranya, setor ke partai, biaya Pilkada dan kecilnya gaji kepala daerah. Sedangkan, kebutuhan sangat banyak salah satu membantu masyarakat yang sedang susah dan perlu segera.

Untuk itu, dia menyampaikan agar tiga hal tersebut menjadi perhatian pemerintah sehingga terpilih pemimpin yang betul bersih dan tidak ada faktor balas budi setelah menang atau terpilih.

“Coba bapak Saut bayangkan, gaji gubernur delapan jutaan, Bupati Walikota sekitar Enam jutaan, nanti ada warga sakit minta bantuan pakai apa, duitnya dari mana? Pakai hibah Bansos nunggu tahun dianggarkan dulu, serba sulit, gak dibantu ini masyarakat kita sudah bantu kita dalam Pilkada, mau apa coba,” ujarnya.

Belum lagi, lanjutnya, untuk biaya Pilkada harus dikeluarkan dari kantong calon hingga miliaran, sedangkan biaya saksi mencapai 5 miliar dan akhirnya terpaksa minta bantuan pihak lain dengan konsekuensi kepentingan.

“Belum lagi setelah terpilih harus nyetor ke partai, karena maju melalui partai sementara partai tidak dibiayai pemerintah. Partai membiayai kan untuk kepentingan negara seharusnya negara membiayai ini,” katanya.

Maka, kata Irwan butuh pertimbangan dari KPK supaya partai politik dibiayai negara, Bansos dipermudah. Diluar sambutan pada sesi wawancara saat ditanya kepada politisi PKS itu berapa nyetor ke partai, dia enggan membeberkan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK saat ini sedang mengkaji aturan memberikan dana kepada parpol. Pasalnya,  parpol sangat punya andil dalam melahirkan kepada daerah. “Di negara lain, Parpol dibiyai oleh negara,” katanya.

Indek persepsi korupsi Indonesia ini berada di nomor 48 tahun 2019 dari 100 negara. Paling rendah adalah cara kita di negera ini berpolitik. (red)