Mogok Serikat Pekerja PLN Tidak Benar

21
Ketua DPP SP PLN Ardi Memperlihatkan Rilis Penolakan Mogok (Horasnews.com)

HORASNEWS.COM-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membantah adanya rencana mogok kerja selama tujuh hari. Ketua DPP SP PLN meminta masyarakat untuk tidak resah dan karyawan tetap bekerja secara normal.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja (SP) PT PLN Ardi, di Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (17/12/2018) siang. Hadir para pengurus DPP dan DPD SP PLN.

Menurut dia, sampai saat ini tidak benar adanya isu-isu yang dihembuskan sekelompok karyawan mengatasnamakan SP PLN akan menggelar aksi mogok kerja seminggu. “Itu tidak benar dan sampai saat ini DPP SP PLN yang sah adalah kami,” ujar Ardi.

Dia meminta kepada karyawan dan pegawai PLN  tidak terpancing dengan adanya isu-isu mogok dengan agenda menggulingkan direksi PT PLN. “Kami juga meminta masyarakat untuk tidak resah menanggapi isu-isu tersebut,” himbaunya.

Isi Bantahan Aksi Mogok

Seperti dilansir di berbagai media, sebanyak 35 ribu pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT PLN mengancam mogok kerja selama tujuh hari jika dua tuntutan mereka tidak ditanggapi pemerintah. Mereka memberi waktu selama dua bulan kepada pemerintah dan PLN untuk menjawab permintaan yang diajukan.

Kedua tuntutan pekerja Serikat Pekerja PLN antara lain, meminta Presiden Joko Widodo mengganti Direksi PLN sebagai pihak yang bertanggung jawab membuat PLN terpuruk serta menderita kerugian besar.

Mereka juga meminta pemerintah mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menyangkut hajat hidup orang banyak, agar kembali dikuasai dan dimiliki negara sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2.

“Bila tidak ada tindak lanjut dalam dua bulan ke depan, maka kami pegawai PLN yang tergabung dalam organisasi SP PLN terdiri dari 49 DPD SP PLN seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 35 ribu anggota terpaksa harus istirahat dulu dari pekerjaan rutinnya,” ujar Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12) seperti dilansir CNN Indonesia.

Jumadis menilai kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan dipandang dari berbagai segi. Permasalahan pertama adalah kasus korupsi pengadaan pembangkit pada program 35 ribu MW yang diserahkan ke swasta. Tindak pidana itu terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK untuk pengadaan pembangkit di PLTU Riau 1 beberapa waktu silam. (red)