Inilah Sekretaris DPW PPP Sumbar Baru

257
Amora Lubis

HORASNEWS.COM-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 460/SK/DPP/W/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang perubahan susunan kepengurusan DPW PPP Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2016 – 2021.

Penerbitan SK dari DPP PPP itu berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Barat Nomor 494/IN/DPW/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019.

Atas terbitnya SK yang baru tersebut diatas, maka SK DPP PPP Nomor : 198/SK/DPP/W/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 tidak berlaku lagi.

“Iya benar, kita sudah terima SK yang baru dari DPP PPP Nomor 460/SK/DPP/W/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang perubahan susunan kepengurusan DPW PPP Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2016 – 2021,” kata Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Barat, Hariadi, Kamis (11/7/2019).

Dikatakan Hariadi, sejak diterbitkannya Surat Keputusan itu, maka Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumatera Barat sudah sah dijabat oleh H. Amora Lubis.

“Sekarang sebagai Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumatera Barat dijabat oleh H. Amora Lubis. Itu berdasarkan SK DPP pada tanggal 10 Juli 2019,” tegas Hariadi.

Dijelaskan Hariadi, dirinya yakin H. Amora Lubis mampu dalam mengurus kesekretariatan DPW PPP ini kedepan. Apalagi, dalam waktu dekat ini DPP PPP akan melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta.

“Amora Lubis itu sudah teruji dan berpengalaman dalam mengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) khususnya di Provinsi Sumatera Barat ini. Karena, beliah sudah pernah menjabat Sekretaris DPW PPP Sumbar periode sebelum-sebelumnya,” jelas Hariadi.

Setelah menerima SK ini, kita akan lebih fokus lagi mengurus PPP ini kedepan, sesuai dengan visi dan misi PPP. Diharapkan kerja sama yang baik dari semua pengurus, baik ditingkat DPW maupun MPC sampai ke tingkat PAC se Sumatera Barat.

“Mari kita bersama-sama membesarkan PPP ini kedepan. Semoga PPP Provinsi Sumatera Barat semakin jaya dan bisa meraih kursi dilegislatif baik ditingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga ke DPR RI,” ajaknya. (Bisri Btr)