Inilah Nota Keuangan tahun 2020 Disampaikan Presiden

4

HORASNEWS.COM-Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudarasaudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita patut bersyukur bahwa di tengah gejolak
perekonomian global, pembangunan ekonomi kita
selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang
menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita trennya
meningkat dari 4,88% di tahun 2015, menjadi 5,17%
di tahun 2018, dan terakhir Semester I-2019 mencapai
5,06%. Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada
Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019.
Penduduk miskin terus menurun dari 11,22%
pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019,
terendah dalam sejarah NKRI. Ketimpangan pendapatan
terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya
Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi
0,382 pada Maret 2019.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari
69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk
dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi
dengan tingkat IPM yang rendah. Logistic
Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia
pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018.
Dalam Global Competitiveness Index, kualitas
infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat,
dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71
dunia pada 2018.
Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari
reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak
lagi menggunakan pola money follows function, tetapi
money follows program. Kita tidak lagi berorientasi
pada proses dan output, tetapi pada impact dan
outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat,
lebih adil, dan menopang kemandirian.
Namun, kita tidak boleh lengah. Tantangan
ekonomi ke depan semakin berat dan semakin
kompleks, ekonomi dunia sedang mengalami
ketidakpastian, beberapa emerging market sedang
mengalami krisis, dan beberapa negara sedang
mengalami pertumbuhan negatif. Kita juga menghadapi
tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang
beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok dan PesoArgentina, membuat kita harus waspada.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya
muliakan, Saat negara-negara lain ekonominya melambat,
ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis
harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli. Kita
manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit,
untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju.
Salah satu kuncinya adalah dengan terus
meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu
pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM
yang berkualitas merupakan modal penting memasuki
era ekonomi berbasis digital. Berbagai program
pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan
bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan
mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di
tingkat global. Jumlah penduduk kita nomor empat
terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia
muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat.
Saya yakin dengan fokus pada peningkatan
kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan
visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut,
tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk
Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan
Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,
Pada tahun 2020, Pemerintah menyusun asumsi
ekonomi makro sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan
ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan
konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak
utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat
3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat.
Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih
dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah
diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar
Amerika Serikat. Pemerintah yakin investasi terus
mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas
Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan
demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada
di tingkat 5,4%.
Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP)
diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per
barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai
dinamika global, Pemerintah terus memantau
pergerakan harga minyak dan komoditi global.
Keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi.
Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020
diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel
dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi
makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan
RAPBN tahun 2020.
Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR
RI dan DPD RI,
Pada tahun 2020, Pemerintah akan menempuh
tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu: memobilisasi
pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi,
meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam
mendukung program prioritas, serta mencari sumber
pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui
penguatan peran kuasi fiskal.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN
tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah
dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen
Pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam
mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga
agar risikonya berada dalam batas aman.
Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020,
fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu:
Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan
SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.
Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur
pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan
program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan
demografi dan antisipasi aging population. Keempat,

penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk
mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi
ketidakpastian global.
Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan
berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif
namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran
tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB,
atau sebesar Rp307,2 triliun. Dengan Pendapatan
Negara dan Hibah sebesar Rp2.221,5 triliun, serta
Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun.
Pimpinan dan para Anggota Dewan yang
terhormat,
Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara
direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau
sekitar 14,5% dari PDB. Belanja Negara tersebut akan
digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan
melanjutkan program perlindungan sosial untuk
menjawab tantangan demografi.
Selain itu, belanja juga ditujukan untuk
meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan
daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur
untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung
transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas
desentralisasi fiskal.
Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah
mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari

belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan
direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat
29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di
tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.
Dengan anggaran pendidikan yang meningkat
tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia
yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia
harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini
dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan
kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga
menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan
keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih
tinggi.
Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi,
Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak
calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat
di masa depan.
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia
Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas
guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan
keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode
pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam
rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan
wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta

siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga
melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan
memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun,
Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses
yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang
mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang
pendidikan tinggi. Hanya lewat pendidikan yang lebih
baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020
memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan
pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang
berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki
prestasi akademik melalui Kartu Indonesia PintarKuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.
Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk
mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta
pendidikan sarjana pada program studi sains dan
teknologi.
Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anakanak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau
berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan
menginisiasi program kartu Pra-Kerja. Di mana mereka
dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara
lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi,
bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat
berat.

Hadirin yang saya muliakan,
Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009,
sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga
anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja
negara. Berbagai program kesehatan yang dilakukan
Pemerintah selama ini, telah mampu meningkatkan
pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga
kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga
terhadap sanitasi dan air bersih.
Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun
2020, Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk
anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat
dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar
Rp69,3 triliun.
Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program
prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat
layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan
tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan
yang berkualitas. Penguatan program promotif dan
preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan
imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya
pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak
menular. Konvergensi program dan kegiatan percepatan
penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas
mencakup 260 kabupaten/kota.

Program dukungan bagi kesehatan dan
keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi
prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Nasional dibenahi secara total.
Hadirin yang saya hormati,
Pemerintah juga terus memberikan perlindungan,
khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah,
sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Agar
perlindungan sosial itu efektif dan efisien, Pemerintah
terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi
antar-program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan
berbasis bukti.
Pada tahun 2020, Pemerintah akan menyalurkan
anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan
Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta
keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan
Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga
melalui kartu sembako. Dengan kartu sembako,
keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih
bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah
bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta
per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar
Rp1,32 juta per keluarga per tahun.
Selain dari bantuan yang ditujukan pada keluarga
tak mampu, Pemerintah juga hadir untuk melanjutkan

program-program yang mendukung usaha ultra mikro
dan UMKM. Semua ini didesain untuk memastikan
unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik
keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan
uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program
Pemerintah.
Pimpinan dan para Anggota Dewan yang
terhormat,
Belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan
untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Oleh
karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan
berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan
industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang
maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa
wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi
sumber ekonomi baru.
Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum
masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga
Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan
ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila
kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya
yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.
Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau
Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga
akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus
memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar
Jawa.

Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai
simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa,
dengan mengusung konsep modern, smart, and green
city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak
bergantung kepada energi fosil.
Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota
akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong
partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama
Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Hadirin sekalian,
Selain meningkatkan pembangunan SDM,
Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan
konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar
kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan
manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar
makin mendukung transformasi ekonomi.
Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok
dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai
pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra
produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan,
perkebunan, dan industri, termasuk UMKM. Kita juga
akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu
(MRT) dan transportasi massal lainnya, agar
keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar
semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan
terkoneksi secara menyeluruh.

Dukungan pembangunan infrastruktur juga
dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti
Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik
melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini,
dilakukan dengan memperhatikan value for money.
Di sektor pariwisata, pada tahun 2020 Pemerintah
memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata
secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata
tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur,
Labuan Bajo, dan Mandalika.
Subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg,
serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran
dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu,
agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta
meningkatkan produktivitas petani.
Belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan
dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di
daerah. Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat
investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan
rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang
boros dan membebani APBN, harus dihapus.
Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan
aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan
penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan
pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR).
Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program

pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur
negara. Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat
mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada
tahun 2020, yakni penurunan pengangguran ke tingkat
4,8% sampai 5,1%. Selain itu, kemiskinan diharapkan
dapat terus diturunkan di kisaran 8,5% sampai 9,0%
dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai
0,380. Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas
manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM
mencapai 72,51 pada tahun 2020.
Hadirin yang saya muliakan,
Desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2020
telah mencapai dua dasawarsa. Sejak pertama kali
dialokasikan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sudah meningkat sangat signifikan. Hal ini
menunjukkan komitmen Pemerintah dalam
mempercepat pembangunan di daerah.
Pada tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan
anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar
Rp858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4%
dari perkiraan realisasi di tahun 2019, atau meningkat
37,8% dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar
Rp623,1 triliun. Peningkatan alokasi tersebut akan
diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya,
agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan

layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan
kemiskinan.
Sejalan dengan itu, kapasitas Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan
daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha
di daerah perlu ditingkatkan.
Dalam lima tahun terakhir, hasil dari dana Transfer
ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh
sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja
pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga
terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan
yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka
partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan
SMA sederajat.
Tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun,
yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio
Gini dari 0,334 pada tahun 2015, menjadi 0,317 pada
tahun 2019. Demikian juga dengan kesenjangan fiskal
antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari
0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun
2018.
Selain itu, melalui DAK fisik, Pemerintah juga
sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi
masyarakat. Selama periode 2017-2018, DAK fisik
telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang
17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan

jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang
kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan
laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit,
peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak
373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan
peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit,
serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak
8,6 ribu unit per paket.
Pada tahun 2020, selain dukungan pendanaan
kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran
untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja
dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa meningkat. Selain itu, telah dialokasikan juga
anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan
dari APBD.
Sementara itu, Dana Desa pada tahun 2020
dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana
desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk
pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan
potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat
peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat
desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat
mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga
produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa
dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global,
melalui market place.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang
terhormat, Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas,
diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun
2020 menjadi sebesar Rp2.221,5 triliun. Mobilisasi
pendapatan negara dilakukan, baik dalam bentuk
optimalisasi penerimaan perpajakan, maupun reformasi
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di bidang perpajakan, Pemerintah melanjutkan
reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi,
peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data
dan sistem informasi perpajakan.
Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing
dan investasi, Pemerintah memberikan insentif
perpajakan melalui beberapa instrumen, yaitu: perluasan
tax holiday, perubahan tax allowance, insentif
investment allowance, insentif super deduction untuk
pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta
industri padat karya. Untuk industri padat karya,
memperoleh juga fasilitas pembebasan Bea Masuk
dan subsidi pajak.
Pemerintah juga akan menempuh kebijakan
penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha
konvensional maupun e-commerce, untuk
mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital.
Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui
penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola
dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang
terhormat, Kebijakan fiskal tahun 2020 bersifat ekspansif,
terarah, dan terukur. Defisit anggaran pada tahun 2020
akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber
pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati
sehingga berkelanjutan.
Utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang
efisien, di antaranya dengan mempertimbangkan faktor
risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif.
Utang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan yang
mendukung program pembangunan nasional, baik di
bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial,
infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan.
Pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan
infrastruktur juga dilakukan dengan memberdayakan
peran swasta, melalui skema Kerja sama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU).
Pengelolaan fiskal yang hati-hati, selalu dijaga
Pemerintah secara konsisten. Defisit anggaran dan
rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam
batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam UU
Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong
keseimbangan primer menuju positif. Upaya tersebut
ditunjukkan dengan diturunkannya Defisit Anggaran
dari 2,59% terhadap PDB pada tahun 2015, menjadi
sekitar 1,93% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020
diturunkan lagi menjadi 1,76%.

Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer
juga dipersempit dari Rp142,5 triliun pada tahun 2015,
menjadi sekitar Rp34,7 triliun pada tahun 2019, dan
diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp12,0 triliun
pada tahun 2020. Kebijakan fiskal tersebut, diharapkan
mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan
surplus dalam waktu dekat.
Selain itu, utang pemerintah terus dikelola secara
transparan dan akuntabel, dengan memperkecil risiko
pada stabilitas ekonomi di masa sekarang dan akan
datang.
Pimpinan dan para anggota Dewan yang
terhormat,
Saya mengajak kita semua agar mulai hari ini,
mulai saat ini, mulai detik ini, kita gerakkan seluruh
sumber daya ekonomi Indonesia untuk mewujudkan
lompatan-lompatan kemajuan.
Kita buktikan, bahwa Indonesia memang layak
dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi
dunia. Kita tunjukkan, bahwa ekonomi Indonesia dapat
tumbuh sekaligus memberikan rasa keadilan. Kita
wujudkan ekonomi Indonesia yang menghadirkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikianlah Keterangan Pemerintah atas
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,
beserta Nota Keuangannya. Pemerintah berharap,
pembahasan RAPBN tahun 2020 dapat dilakukan
secara konstruktif, demi terwujudnya Indonesia yang
maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam
menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.
Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
SDM Unggul Indonesia Maju!
Terima kasih,
Wassalammu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan.
Jakarta, 16 Agustus 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO