Indeks Kepuasan Layanan Kemenag Meningkat

48

HORASNEWS.COM-Dibentuk pada 3 Januari 1946, Kementerian Agama sekarang memperingati Hari Amal Bakti yang ke-73. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa sejumlah capaian terkait reformasi birokrasi terus diraih Kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Menag, dalam beberapa tahun terakhir Kementerian Agama telah meraih sejumlah capaian dalam Reformasi Birokrasi. Hal ini antara lain tercermin dari kenaikan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

“Juga indeks kepuasaan publik atas pelayanan keagamaan, seperti pelayanan haji dan pelayanan pencatatan nikah yang terus meningkat,” ujarnya saat memberikan sambutan selaku inspektur upacara HAB 73 di kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (03/01).

Hasil Badan Pusat Statistik (BPS) pada penyelenggaraan haji 1439H/2018M menunjukan bahwa indeks kepuasan jemaah mencapai 85,23 atau sangat memuaskan. Indeks ini lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang sebesar 84,85. Juga lebih besar dari tahun 2016 sebesar 83,83 dan tahun 2015 adalah 82,67. Kepala BPS Suhariyanto dalam kesempatan rilis hasil survei pada 22 November 2018 menilai bahwa peningkatan sebesar 0,38 ini sebagai capaian yang bagus sekaligus menjadi tantangan luar biasa bagi Kementerian Agama.

 

“Banyak unit organisasi dan satuan kerja Kementerian Agama sejak 2017 dan 2018 menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan mengembangkan digitalisasi pelayanan publik di bidang keagamaan,” sambungnya.

Hingga akhir 2018, PTSP sudah hadir di seluruh Kanwil Kemenag Provinsi di Indonesia. Bahkan, PTSP juga sudah hadir di sejumlah Kankemenag Kabupaten/Kota. Mulai tahun ini, PTSP akan dihadirkan secara massif di tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk terus meningkatkan pelayanan, Menag mengajak ASN untuk senantiasa menegakkan lima nilai budaya kerja Kemenag, yaitu: Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan. Setiap pejabat dan birokrat Kementerian Agama harus memerankan diri sebagai pelayan masyarakat dan tempat berlabuhnya kepercayaan umat.

“Jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan umat dengan perbuatan korupsi dan berbagai perbuatan tak terpuji. Kita harus ingat bahwa anjuran agar menjaga integritas tidak akan banyak pengaruhnya bila kita sendiri tidak terlebih dahulu mempraktikkan dan membuktikannya,” pesannya.

Menag mengingatkan bahwa semua agenda reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta meminimalisir penyimpangan dan malpraktik administrasi negara. Reformasi birokrasi juga akan menciptakan lingkungan kerja yang membuka ruang dan peluang yang sama bagi setiap pegawai untuk berkontribusi dan berprestasi.(REL)