GAPKI Terus Berupaya Tingkatkan Persepsi Sawit

80

HORASNEWS.COM– Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono melantik pengurus GAPKI Sumbar periode 2019-2024. Pihaknya terus berupaya agar bisa mengubah persepsi negative masyarakat tentang sawit.

Pelantikan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumatra Barat periode 2019-2024, berlangsung di Hotel Mercure, Kota Padang, pukul 11.00 Wib, Rabu (21-08-2019). Hadir Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan pengusaha kelapa sawit di Sumbar.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bisa mengubah persepsi negatif masyarakat tentang sawit.

Menurut dia, adanya informasi negatif sawit yang merusak lingkungan, ini dihembuskan negara-negara Eropa. Bahkan mereka sudah mengadopsi aturan baru tentang penggunaan sawit di negara mereka. “Intinya mereka melarang sawit dimanfaatkan di negara mereka,” terang Joko.

Meski begitu GAPKI, bersama perintah pusat terus melakukan upaya, salah satunya dengan membentuk tim untuk persoalan sawit yang dihembuskan negara Eropa sebagai tanaman perusak itu.

“Kami juga saling koordinasi dengan banyak stakeholder dan saling berbagi informasi, sehingga kami punya pemahaman yang sama tentang sawit. Harapannya, sawit tidak lagi dianggap sebagai barang haram apalagi di negeri sendiri,” ujarnya.

Sawit sebutnya adalah kekayaan negara ini dan andalan hidup rakyat. Ada 17 juta orang yang menyandarkan hidup dari sawit di Indonesia.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit,  pabrik pengolahan minyak sawit menjadi biodiesel merupakan salah satu yang sangat strategis dibangun di Sumbar, karena luas lahan yang cukup luas sekitar 400 ribu hektare.

Pengembangan industri hilir itu diharapkan bisa menjaga harga sawit di tingkat petani agar tidak tidak terlalu fluktuatif bergantung pada harga pasar dunia.

Ia berjanji akan memberikan kemudahan untuk investasi pabrik biodiesel di daerah itu, termasuk menfasilitasi dengan para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.

“Sekarang tidak masanya lagi mempersulit investasi. Semua dipermudah untuk kesejahteraan rakyat juga,” katanya. (Wan)