Batal CPNS, Dokter Disabilitas Kirim Surat ke Jokowi

48

HORASNEWS.COM-Romi Syofpa Ismael, dokter gigi dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat gagal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena diduga dialunir  Bupati Solok Selatan, mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Dokter berstatus disabilitas ini, juga meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang.

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael, mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang, Sumatra Barat, pukul 10.00 Wib, Selasa (23/7/2019). Kedatangan ibu dua anak ini dalam rangka konsultasi hukum dengan Direktur Utama LBH Padang, Wendra.

Dia menunjuk  LBH Kota Padang sebagai kuasa hukum dalam kasus yang dialaminya sejak tahun 2018. Dokter Romi, dianulir bupati Solok Selatan , Muzni Zakaria sehingga tidak masuk dalam CPNS.

Romi yang sudah mengabdi bertahun-tahun di Puskesmas Talunan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan,  ini digagalkan menjadi CPNS  karena dinilai tidak sehat jasmani dan rohani.

Sementara, nilai dia menduduki peringkat terbaik untuk tes kompetensi dan sangat memenuhi syarat menjadi CPNS. Dokter Romi lalu mengikuti tes kesehatan di RSUD Solok Selatan dan dinyatakan sehat.

Untuk memperkuat argumen itu, dilakukan tes lagi di dokter ahli okupasi di RSUD M Djamil Padang dan di Kota Pekanbaru. Hasilnya menyatakan dokter  Romi tidak ada masalah kesehatan untuk melakukan aktivitasnya sebagai dokter gigi.

Rasa kecewa disampaikan ke Presiden Joko Widodo dengan mengirimkan surat. Isi surat ke Presiden Joko Widodo itu meminta keadilan. “Ini jalan terakhir yang saya sampaikan ke Pak Presiden Jokowi agar mengangkat saya menjadi CPNS,” ujar Romi.

Romi  diangkat menjadi pekerja tidak tetap,  pada 2016 dan bekerja di Puskesmas tersebut. Romi Syofpa Ismael mengalami paraplegia usai melahirkan yang memaksa harus menggunakan alat bantu kursi roda untuk aktivitas sehari-hari.

Namun Romi tetap mengabdi di puskesmas dan tidak ada masalah dalam penanganan pasien gigi di puskesmas. hingga muncul seleksi calon PNS 2018 dan dia mengikutinya.

Direktur LBH Wendra mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mencabut surat pembatalan Romi CPNS.(red)