Alot, Pengesahan Perda PT Sijunjung Sumbar Energi, Ada Apa ?

138

HORASNEWS.COM– Alot, pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) pendirian PT Sijunjung Sumbar Energi (SSE). Para anggota DPRD Sumbar merasa dipermainkan karena terjadi perubahan nama di Ranperda tersebut.

Sidang paripurna DPRD Sumbar dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim, di DPRD Sumbar, Rabu (21/8/2019) sore.

Dia didampingi Wakil Ketua Arkadius dan Guspardi Gaus. Hadir, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Liswandi, Ketau Pantia Pembahasan Ranperda ini membacakan hasil rumusan dan kajian tentang Pendirian PT Sijunjung Sumbar Energi (SSE), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar.

Tiba-tiba, Liswandi menyampaikan kekecewaannya dalam mimbar karena ada perubahan nama di Ranperda. Dalam Ranperda disetujui masing-masing fraksi bahwa PT Sijunjung Sumbar Energi nantinya menerima Participating Interest (PI) dari Blok Sinamar 10 persen. Tetapi, dibuatkan bawha PT Sijunjung Sumber Energi mengelola P I 10 persen.

Anggota dewan tidak sepakat dengan PI 10 persen disebut dikelola, tetapi diterima dan masuk dalam APBD Sumbar. Dana ini diperkirakan tahun 2023 mencapai Rp 100 miliar. “Kita tidak mau PT SSE sebagai pengelola, tetapi penerima,” ujar Liswandi.

Alasan Liswandi, karena beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah Provinsi Sumbar tidak dikelola secara maksimal dan professional. Hal ini dilihat dari laba yang diperoleh dari beberapa BUMD sangat minim, sementara dana subsidi setiap tahunnya dari APBD selalu mengalir.

Setelah terjadi hujan interupsi, akhirnya DPRD Sumbar mengesahkan Ranperda ini menjadi Perda. Ranperda Pendirian PT Sijunjung Sumbar Energi. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini akan menerima tawaran Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Sinamar.

Komposisi kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut adalah 51 persen Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Sijunjung 49 persen.

Liswandi

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyebutkan, PT SSE didirikan untuk menerima PI atas eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok Sinamar sebesar 10 persen.

Kementerian ESDM telah menerbitkan Plan of Development (POD) 1 Blok Sinamar dan PT Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) merupakan pemegang Kontrak Kerja Sama (KKS) tersebut.

“Dengan diterbitkannya POD 1 atas Blok Sinamar oleh Kementerian ESDM maka proses ekspolitasinya akan segera dimulai oleh PT RBBE yang menjadi pemegang KKS,” kata Hendra membuka rapat paripurna.

Dia menjelaskan, pendirian BUMD tersebut sesuai pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004. Dalam PP tersebut, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada daerah melalui BUMD.

“Sehubungan hal tersebut, Gubernur telah mengajukan Ranperda pada awal Juli 2019 lalu tentang pendirian PT Sumbar Energi,” papar Hendra.(red)