Aktivis Padang Dukung Revisi UU KPK

8

HORASNEWS.COM-Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatra Barat. Mereka mendukung rencana DPR untuk merevisi Undang –undang KPK.

Dalam aksi unjuk rasa yang diterima Kabag Keuangan Rismunandar ini, mereka menyampaikan enam poin tuntutan, Jumat (13/9/2019) sore.

Koordinator aksi Bob mengatakan,  enam poin tuntutan mereka adalah mendorong DPR RI untuk segera mempercepat pengesahan revisi UU KPK untuk lebih memperkuat lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Mendukung penuh revisi UU KPK agar lebih tegas, berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan, namun justru menguatkan KPK.

Pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas harus menjadi kewenangan presiden, agar dapat meminimalisir waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparansi dan akuntabilitas.

KPK harus sebagai lembaga negara agar dapat bersama sama bersinergi dengan lembaga lain. Jika sudah menjadi lembaga negara, pegawai KPK dalam hal ini menjadi ASN haruslah dalam pengawasan yang ketat dengan memperhatikan standar kompetensi sebagimana mestinya.(red)