Wali Kota Padang akan Digugat Rp 58 Miliar

Pedagang Pasar Raya Padang

HORASNEWS.COM-Puluhan pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pertokoan Komplek (P3K) IPPI Pasar Raya Padang, Sumatra Barat akan menggugat Wali Kota Padang senilai Rp 58 miliar. Menurut kuasa hukum pedagang, DR. AM. Mendrofa, SH. MH, gugatan itu terdiri dari Rp 22 miliar bangunan dan kerugian pendapatan Rp 36 miliar.

Demikian ditegaskan perwakilan pedagang P3K IPPI Pasar Raya Padang di kantor hukum AM Mendrofa, kepada wartawan, Jumat (19/01/2018) siang. Mereka telah memberikan kuasa kepada pengacara kondang ini terdiri dari 36 pedagang.

Mereka mengakui korban kebijakan pemerintah Kota Padang, pasca gempa bumi 30 September 2009 lalu. Antara pedagang dengan Wali Kota Padang Fauzi Bahar (waktu itu) ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat Wali Kota Padang Nomor: 511.2.1412.XI/Ps-2011 tertanggal 14 November 2011.

Pertama, pemerintah Kota Padang menjamin seluruh Persatuan Pedagang Pertokoan Komplek (P3K) IPPI pemegang kartu hak pakai (Kartu Kuning) dapat menempati kios pada bangunan baru nantinya dengan menunjukkan hak pakai yang sama dan ukuran disesuaikan dengan ukuran semula, kepada pedagang diberikan izin hak pemakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, penepatan pedagang pada bangunan baru nanti tidak dikenakan biaya (gratis), namun pedagang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, terhadap keinginan pedagang P3K IPPI untuk tetap pada lokasi bagian depan, pemerintah kota memproritaskan pedagang P3K IPPI ditempatkan pada posisi strategis pada bangunan baru nantinya.

Menurut Mendrofa, perjanjian itu tidak dilaksanakan pemerintah Kota Padang, malah hak milik ke 36 pedagang P3K itu diperuntukkan untuk orang lain. Sehingga pedagang tidak sedikit mengalami kerugian akibat kebijakan ini.

Kuasa Hukum Pedangan Mendrofa

“Mereka sejak gempa sampai saat ini tidak berdagang. Sementara, lokasi mereka berdagang dulunya dibeli pedagang lainnya,” ujarnya.

Pihaknya sudah berkali-kali menyurati Pemerintah Kota Padang, namun sampai saat ini tidak ada jawaban.

Dalam waktu dekat, mereka mengajukan gugatan perdata dan pidana sehingga mereka tidak terlalu lama mengalami kerugian.

“Tuntutan akibat kerugian mencapai Rp 58 miliar yang terdiri dari Rp 22 miliar bangunan  dan kerugian gak bisa berdagang Rp 36 miliar,” ujarnya.

Hingga saat ini pihak pemerintah Kota Padang belum memberikan penjelasan soal tuntutan pedagang ini.(red)

loading...

Tuliskan Komentar Anda