Visa Pengelola Aloita Resort Dipertanyakan

Visa Pengelola Aloita Resort Dipertanyakan

HORASNEWS.COM-Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumbar, Risnaldi tegas meminta agar visa bekerja milik Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Sumbar diperiksa secara berkala dan intensif untuk menghindari kerugian daerah.

“Inikan kajian hukum internasional, regulasi nya banyak. Visa yang mereka miliki visa apa? Jangan-jangan mereka sudah tidak memiliki visa kerja lagi, atau visa turis, pengawasan ini harus jalan  dan transparan,” ujar Anggota DPRD Sumbar, Risnaldi, Rabu (14/3).

Penegasan itu disampaikan Risnaldi pasca insiden pengusiran yang dialaminya saat mengunjungi destinasi wisata Aloyta Resort  di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Mentawai.

Dalam video yang viral di media sosial facebok itu, terlihat pria bule bersama seorang perempuan yang sedang berada di atas kapal. Bule yang fasih berbahasa Indonesia itu menghadang kapal yang ditumpangi rombongan anggota DPRD akan berwisata ke Pulau tersebut.

Dijelaskan Risnaldi, Anggota DPRD asal daerah pemilihan VIII (Pessel–Mentawai) ini, pengawasan dan transparansi bagi WNA amat penting. Di samping mencegah kebocoran penerimaan negara, jika pengawasan tidak berjalan, akan banyak kerugian lain.

“Kegiatan mereka di dalam negeri, bisa saja tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Kalau akses kita ditutup kan, bisa terjadi seperti itu (melanggar izin),” tambahnya.

Risnaldi menegaskan, sikap keras yang dia tunjukan untuk memastikan aturan dijalankan, dan bukan untuk menghambat investasi. Terkait insiden di Aloyta, dirinya akan mempertanyakan konsensi-konsensi apa yang pengelola pulau dapatkan, sehingga tidak memberi ruang kepada publik untuk masuk ke pulau tersebut seperti yang dialaminya.

Jelas Risnaldi, bisa saja mereka mendapat konsensi khusus oleh daerah. Namun menurutnya, khusus untuk pengelolaan pulau dan pesisir pantai, tidak boleh mereka (WNA pengelola pulau) bisa memiliki 100 persen.

“Jadi harus ada untuk publik. Kita akan mempertanyakan itu. Pesisiran pantai dan pulau itu tidak boleh 100 persen, ada undang-undangnya,” tegas dia.

Dia menegaskan, ke depan nya Pemda tidak boleh memberikan konsensi kepada pengelola pulau yang sifatnya tertutup. Jika itu didapatkan, akan banyak hal negatif, selain publik tidak bisa mengakses lokasi, jika darurat, para nelayan bisa saja diusir jika ingin bersandar karena cuaca buruk.

“Jika ini terjadi, ke mana mereka harus merapat? Coba bayangkan,” tegas dia.

Hal lain yang juga Asrinaldi pertanyakan, jika pengelola diberi izin untuk membangun dermaga, perlu dikaji aturannya, apakah memang dermaga itu berhak dimiliki 100 persen. “Aturan ini harus dikaji,” tegas dia.

Terkait kronologis pengusiran, Risnaldi menerangkan bahwa dia dan anggota DPRD Mentawai dari Partai Nasdem awalnya memang ingin berkunjung ke Aloyta untuk berwisata sekaligus melihat potensi pulau tersebut untuk bahan kajian dan pengawasan bagi daerah. Saat itu, namun terang dia, pihak pengelola langsung menghadang mereka dan menyuruh mereka pergi dan mencari tempat lain.

“Awalnya kita langsung diusir, dalam video yang meredar itu tidak semuanya, setelah ada yang bilang ini ada anggota DPRD, baru mereka mengatakan dermaga sedang renovasi, namun tetap kita tidak ditawarkan akses lain,” terangnya. (Red)

loading...

Tuliskan Komentar Anda