Perda Zonasi Wilayah Pesisir Selatan Disahkan

DPRD Sumbar Mensahkan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

HORASNEWS.COM-Sempat dua kali ditunda, DPRD Sumatra Barat tetap mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjadi perda. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, perda ini sangat urgen untuk menata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumbar, berjumlah 185 pulau.

Perda nomor 01 tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu, disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sumatra Barat, Kamis (04/01/2018) pagi.

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuk Intan Bano ini, dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar.

Pengesahan Ranperda ini sempat tertunda, karena tidak adanya kesepakatan fraksi dan anggota DPRD Sumbar, tanggal 29 Desember 2017 lalu.

Penyampaian pandangan masing-masing fraksi, seluruh fraksi berjumlah sembilan fraksi memberikan catatan terhadap perda ini.

Salah satunya, pemerintah diminta lebih serius menata dan tidak mengorbankan masyarakat pesisir di enam kabupaten dan kota. “Masing-masing Kota Padang, Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Pasaman Barat dan Agam,” ujar Apris Yaman, anggota Fraksi Partai Nasdem.

Menurut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Perda ini sangat urgen ditetapkan di Sumatra Barat, khususnya enam kabupaten kota berada di wilayah pesisir.

“Pemprov Sumbar perlu mengatur zonasi-zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berjumlah 185 pulau di Sumbar,” kata Nasrul Abit.

Salah satunya adalah menata kembali pulau yang dikontrak pihak asing. Diantaranya, pulau Cubadak di Kabupaten Pesisir Selatan, dikontrak warga Itali.

Di dalam Perda ini, Provinsi Sumbar memiliki wewenang pemberian izin sepanjang 12 mil. Sedangkan kabupaten dan kota hanya berhak memberikan izin usaha 4 mil.

“Tujuan Perda ini, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAN), Provinsi Sumbar dan mensejahterakan rakyat pesisir. Termasuk pengembangan kawasan wisata dan kawasan ekonomi kreatif,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri akan menelaah Perda ini. (Red)

loading...

Tuliskan Komentar Anda