Penjelasan Kemendagri Pengangkatan Komjen Pol M Iriawan Pj Gubernur Jabar

HORASNEWS.COM-Seperti diketahui pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional ( Sestama Lemhanas) Komisaris Jenderal  Polisi  Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar) telah jadi polemik. Pro kontra terjadi. Maka sangat perlu Kementerian Dalam Negeri menjawab, serta menjelaskan berbagai pertimbangan kenapa mengangkat Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

Sebelum berbicara tentang pengisian penjabat gubernur, ada baiknya menengok dulu tentang ketentuan pemberhentian seorang kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau wali kota. Karena itu yang jadi dasar pengangkatan seorang penjabat kepala daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang masa jabatan dan  pemberhentian kepala daerah. Ketentuan masa jabatan dan pemberhentian kepala daerah di atur dalam Pasal 60 dan Pasal 78. Dalam  Pasal 60 dinyatakan :  “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat(1) adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Sementara Pasal Pasal 78 ayat (1) mengatur tentang alasan pemberhentian. Pasal 78 ayat (1) menyatakan : ” Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia

b.permintaan sendiri atau

c. diberhentikan.

Lalu Pasal 78 ayat (2) menyebutkan :  ” Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup c karena:  a. berakhir masa jabatannya”

Dalam kontek pengangkatan Pj Gubernur Jabar, pengisiannya karena Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan telah berakhir masa jabatannya, tepatnya berakhir pada 13 Juni 2018. Menurut ketentuan yang berlaku, masa jabatan seorang kepala daerah tak boleh dikurangi atau ditambah meski itu hanya dalam hitungan hari. Maka untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat seorang penjabat atau acting governor yang akan bertugas sampai gubernur dan wakil gubernur yang  terpilih dalam pemilihan gubernur dilantik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikenal juga dengan sebutan UU Pilkada. Dalam Pasal 201 UU Pilkada dinyatakan : ” Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maka kemudian setelah mempertimbangkan banyak aspek, terutama integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan menjaga netralitas, serta pemahaman terhadap  Jawa Barat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, mengusulkan nama  Komjen Pol Mochammad Iriawan yang sedang memangku jabatan sebagai Sestama Lemhanas.  Kenapa Komjen Iriawan yang diusulkan, karena yang bersangkutan jabatannya sebagai  pimpinan tinggi madya (JPT Madya).  Tentu diusulkannya Komjen Iriawan melalui telaah panjang. Terutama dengan melihat regulasinya,  baik itu aturan perundangan-undangan maupun Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu. Regulasi pertama yang dilihat adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).  Merujuk pada UU ASN, jabatan Sestama Lemhanas, dimungkinkan untuk diisi oleh perwira Polri. Ketentuan tentang itu diatur dalam Pasal 20 UU ASN. Jadi, dari sisi UU, sebenarnya tidak ada yang dilanggar dalam pengangkatan Sestama Lemhanas sebagai Pj Gubernur Jabar.

Sangat  tidak mungkin juga  Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) mengajukan nama calon Pj Gubernur yang nanti akan diputuskan oleh Keputusan Presiden (Keppres) yang melanggar aturan. Sebelum diajukan nama, telah dilakukan telaah dari berbagai aspek sebelum diajukan kepada Sekretariat Negara (Setneg). Setelah usulan diajukan, oleh Setneg hal itu kembali di telaah. Artinya, memang ditelaah dengan matang. Dikaji secara berlapis, tidak hanya di Kemendagri tapi juga di Setneg. Begitu Keppres keluar, artinya juga telaahan dari Setneg telah clear atau  tidak ada masalah dari sisi persyaratan yang seusai aturan  perundang-undangan. Atau dalam kata lain, Keppres keluar telaahan hukum Setneg juga clear.

Prinsipnya,  ketika Komjen Iriawan diangkat menjadi Pj Gubernur Jabar, yang bersangkutan bukan lagi dalam status sebagai pejabat di institusi kepolisian. Namun sudah aktif sebagai pejabat Sestama di Lemhanas. Dan, kepindahan Komjen Iriawan ke Lemhanas pun ada payung hukumnya, yakni lewat Keppres. Yang bersangkutan sudah tidak ada jabatan di Polri. Sesuai Keppres, Komjen Iriawan telah dimutasikan ke jabatan sipil di Lemhanas RI.

Tidak hanya itu, pada Pilkada sebelumnya pemerintah juga mengangkat seorang Irjen Polisi yang masih aktif sebagai Pj Gubernur di Sulawesi Barat (Sulbar), yakni Irjen Pol Carlo Brix Tewu. Pelantikan yang bersangkutan dilakukan pada 30 Desember 2016. Saat dilantik yang bersangkutan sedang menjabat Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Maka sebenarnya, telah ada kasus serupa dengan pengangkatan Komjen Iriawan. Karena ketika dilantik menjadi Pj Gubernur Sulbar, status Irjen Pol Carlo B Tewu juga sama dengan Komjen Iriawan, yakni sebagai pejabat tinggi madya. Yang bersangkutan tidak sedang memangku jabatan di Polri, karena sudah  mutasi di Kemenkopolhukam. Dan waktu itu tidak ada masalah. Bahkan tidak ada yang ramai-ramai memprotes. Namun melihat dinamika yang ada, saya sebagai Mendagri tentunya akan bertanggung jawab kepada Bapak  Presiden bahwa usulan Mendagri sudah  mempertimbangkan berbagai aspek.

Sebenarnya apa yang dimaksud Jabatan Pimpinan Tinggi Madya? Regulasi yakni UU ASN telah mengatur tentang yang dimaksud Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU ASN dinyatakan:  Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

a. jabatan pimpinan tinggi utama

b. jabatan pimpinan tinggi madya dan,

c. jabatan pimpinan tinggi pratama

Tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya secara lengkap dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) hurup b. Pasal 19 ayat (1) hurup b menyatakan : ” Yang dimaksudkan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya meliputi  sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yang setara.”

Bolehkah seorang perwira polisi menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya? UU ASN membolehkan itu. Pasal 20 ayat (1) menyatakan: ” Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.” Penegasan anggota TNI dan Polri bisa mengisi jabatan ASN tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UU ASN yang menyebutkan Jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh :

a. prajurit TNI

b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sementara Pasal 20 ayat (3) menyatakan :  “Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada institusi pusat sebagaimana diatur dalam UU TNI dan UU Kepolisian.”

Lalu Pasal 20 ayat (4) menyatakan: ” Ketentuan lebih lanjut mengisi Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dan tata cara pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).”

Berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah diuraikan di atas, jabatan Sestama Lemhanas bisa di isi oleh perwira Polri. Maka, penempatan Komjen Pol Iriawan sebagai Sestama Lemhanas memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundangan-undangan, dalam hal ini UU ASN. Dan, sebagai Sestama Lemhanas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) hurup b UU ASN, status  Komjen Iriawan adalah sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Artinya tidak ada aturan yang dilanggar.

Apakah Komjen Iriawan memenuhi syarat menjadi Pj Gubernur?

Pasal 201 Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: ” ” Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai Sestama Lemhanas, Komjen Iriawan, posisinya adalah sebagai pemangku jabatan pimpinan tinggi madya sebagai diatur oleh Pasal 19 ayat (1) hurup b.  Dalam Pasal 19 ayat (1) hurup b disebut sekretaris utama adalah masuk rumpun jabatan pimpinan tinggi madya. Dengan melihat serta merujuk pada  aturan yang diuraikan, Komjen Iriawan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pj Gubernur Jabar.

Pertanyaan yang kemudian muncul dari polemik pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, mengenai frasa pengunduran diri dari dinas aktif kepolisian. Ini  yang banyak dipertanyakan dan diperdebatkan. Kemendagri pun tentunya menelaah ini juga dengan melihat aturan yang  berlaku.

Ketentuan tentang pengunduran diri dari dinas aktif telah diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 110 UU ASN. Dalam Pasal 109 ayat (2) UU ASN dinyatakan : “Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.”

Sedangkan Pasal 109 ayat (3) UU ASN menyatakan : ” Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Rujukan aturan  lainnya tentang itu adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.  Dalam Pasal 147 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dinyatakan:  “Jabatan tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat di isi oleh anggota TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 148 ayat (1) PP Nomor 11 tahun 2017 juga menyatakan, jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Sementara ayat (2) Pasal 148 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan:  “Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan UU tentang TNI dan UU tentang Polri.”

Lalu Pasal 149 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan: ” Nama jabatan, kompetensi jabatan dan persyaratan jabatan ASN pada institusi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 148 ditetapkan PPK dengan persetujuan menteri.”

Pasal 150 PP Nomor 11 Tahun 2017 juga menyatakan: ” Prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat sebagaimana dimaksud Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS.”

Lebih lanjut Pasal 151

ayat (1) menyatakan:  “Pangkat prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan oleh Panglima TN dengan persetujuan Menteri.

Sementara Pasal 51 ayat (2) menyatakan : ” Pangkat anggota Polri

untuk menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan oleh Kapolri dengan persetujuan Menteri.”

 

Sedangkan Pasal 152

PP Nomor 11 Tahun 2017, menyatakan : ” Pengisian Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal lain  yang mengatur soal prajurit TNI dan Polri yang mengisi jabatan ASN di Instansi Pusat  adalah Pasal 153. Dalam Pasal 153 disebutkan : “PPK Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit TNI atau anggota Polri untuk menduduki Jabatan tertentu pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panglima TNI atau Kapolri dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.”

Sementara tentang pemberhentiannya di aturan dalam Pasal 155 ayat (1) yang menyatakan : Prajurit TNI dan anggota Polri yang sedang menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diberhentikan dari Jabatan ASN apabila:

a. mencapai Batas Usia Pensiun prajurit TNI atau anggota Kapolri atau

b. ditarik kembali karena kepentingan organisasi atau alasan tertentu oleh Panglima TNI atau Kapolri.

Sedangkan Pasal 155 ayat (2) menyatakan : “Prajurit TNI dan anggota Polri yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembalikan ke Markas Besar TNI atau Markas Besar Polri.”

Kemudian Pasal 157 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, juga mengatur tentang hal itu. Dalam Pasal 157 ayat (1)  dinyatakan : ” Bahwa  prajurit TNI dan Anggota Polri dapat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada instansi pemerintah selain instansi pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan seusai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.”

Sedangkan dalam ayat (2) Pasal 157 PP Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan :  ” Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lantas, apa yang dimaksud dengan pengunduran diri dari “Dinas Aktif?” Tentang ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 1 Tahun 2003  tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 1 Tahun 2003 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “dinas aktif” adalah segala aktifitas kedinasan  yang dilakukan anggota dalam lembaga kepolisian. Lebih jelasnya Pasal 1 angka 3 PP Nomor 1 Tahun 2003  tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan : “Dinas Kepolisian adalah segala aktivitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Sementara sebelum diangkat menjadi Pj Gubernur Jabar, Komjen Iriawan sedang memangku jabatan pimpinan tinggi madya yakni sebagai  Sestama Lemhanas. Artinya, yang bersangkutan  tidak lagi sedang dalam status dinas aktif dalam lembaga kepolisian.

Ada pun instansi atau lembaga sipil yang bisa di isi oleh anggota Polri dan TNI antara lain Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Departemen Pertahanan (Kementerian Pertahanan/Kemenhan) Sekretariat Militer Presiden,  Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas),  Dewan Ketahanan Nasional, Badan S.A.R Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga lainnya.

Lembaga-lembaga ini dapat diduduki oleh Anggota TNI dan Polri tanpa dialihkan statusnya menjadi ASN. Maka dengan demikian secara status yang bersangkutan (Komjen Iriawan)  masih polisi namun tidak lagi berdinas aktif karena mendapat penugasan sebagai Sestama Lemhanas. Karena Sestama Lemhanas adalah jabatan tinggi pimpinan madya maka Komjen  Iriawan memenuhi syarat diusul sebagai Pj Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (10)  UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Selain itu harus diingat bahwa penjabat gubernur adalah jabatan administratif, bukan jabatan politik dan bukan pula jabatan pimpinan tinggi sesuai UU ASN.

Tetapi aturan penjabat kepala daerah lex spesialis diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016  Pasal 201 ayat (10) yang mensyaratkan bahwa yang dapat  diangkat menjadi penjabat gubernur adalah penjabat tinggi madya.

Jadi ASN, anggota TNI dan Polri yang tidak menjadi menjabat jabatan tinggi madya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penjabat gubernur.

Dengan demikian titik utama syaratnya adalah pejabat tinggi madya. Tidak ada pembatasan dalam UU Pilkada mau pun UU lainnya yang menyatakan bahwa yang boleh jadi penjabat gubernur adalah hanya pejabat tinggi madya yang berasal ASN.  Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada hanya mensyaratkan pejabat tinggi madya. Dalam konteks pengangkatan Komjen Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar, Sestama Lemhanas adalah pejabat tinggi madya. Sehingga memenuhi syarat seperti yang diatur Pasal 201 ayat ( 10) UU  Pilkada.

Sumber :Puspen Kemendagri

loading...

Tuliskan Komentar Anda