Pemda Labuhanbatu MoU dengan Kejarina, Ini Tujuannya

HORASNEWS.COM- Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara Pangonal Harahap dan Kajari Labuhanbatu Setyo Pranoto menandatangani Piagam Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

MoU antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ini ditandatangani di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu – Rantauprapat, kemarin.

MoU ini disaksikan Plt. Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih, Kasi Intelejen Ricardo Baringin Marpaung, Kasi Pidum Donnel Haratua Sitinjak, Kasi Pidsus Muhammad Husairi, Kasi Datun Rudi Bona Huta Sagala dan sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemkab Labuhanbatu termasuk Plt. Kadis Kominfo Labuhanbatu H Muhammad Ihsan Harahap.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari awal sudah mengharapkan kerjasama ini, setelah melakukan koordinasi dengan Kajari, baru pada hari ini bisa dilaksanakan penandatanganan MoU.

Menurut Bupati, pemikiran atau langkah ini sangat menguntungkan bagi daerah Labuhanbatu yang diketahui banyak hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh Pemerintah secara langgeng.

“Mungkin dengan melibatkan pihak Kejaksaan Labuhanbatu kami yakin ini bisa ditertibkan, seperti pajak-pajak, aset-aset yang penuh dengan masalah ketika kita sendiri yang melakukan penagihan ataupun pengembalian aset kembali,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sangat komit dengan adanya penandatanganan kerjasama ini. Tujuan penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam penanganan dan penyelesaian masalah Bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebutnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Setyo Pranoto mengatakan, kegiatan ini dalam rangka MoU antara Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

“Dengan MoU ini tentunya banyak keuntungannya, antara lain untuk meringankan beban dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dengan lancar khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, sebutnya. (rel)

loading...

Tuliskan Komentar Anda