KPU Padang Gelar Bimtek

HORASNEWS.COM-Sekjen KPU RI, Arif Rahman Hakim mengingatkan jajaran KPU Padang, kerap terjadinya perencanaan keuangan yang kurang presisi. Sehingga, terjadi banyak kali revisi. Hal ini, tegas Arif, harus diantisipasi sejak dari perencanaan, sebingga alokasi anggaran jadi lebih efektif.

“Pengelola keuangan, seharusnya banyak belajar untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam bekerja,” tegas Arif saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, Sabtu (9/9/2017) di Matur, Agam.

Selain itu, Arif menekankan, agar proses pengadaan barang dan jasa, mengantisipasi konflik kepentingan. Kemudian, pengadministrasian keuangannya juga harus diselesaikan sebaik mungkin.

“Seluruh proses tahapan baik persoalan teknis pengadaan maupun penyelenggaraan pemilihan, mesti didokumentasikan secara rapi untuk mengantisipasi masalah hukum dikemudian hari,” tegasnya.

“Pengelolaan arsip dan dokumen yang rapi, akan membantu KPU dalam menghadapi masalah hukum nantinya,” tambah Arif dalam Bimtek yang diikuti seluruh komisioner KPU beserta jajaran sekretariat itu.

Selain itu, Arif mengingatkan jajaran komisioner KPU, untuk tidak bermain-main dengan prinsip kemandirian lembaga penyelenggara pemilu ini. “Seluruh komisioner, mesti memastikan Satker KPU Padang, benar-benar bekerja dengan prinsip kemandirian ini,” tegasnya.

“Hal ini penting, karena KPU ada karena kepercayaan masyarakat. Jadi, kepercayaan ini mesti terus dirawat dan dijaga,” tambah Arif.

Walau penyelenggaraan tahapan pemilu dilaksanakan dibawah tekanan, terang Arif, namun penyelenggaraan tahapan harus terus diupayakan terlaksana dengan gembira dan menyenangkan. Kemudian, penyelenggaraan setiap tahapan juga mesti dilaporkan secara berjenjang, agar ada kesinambungan kerja antara Satker kabupaten/kota dengan Satker atasan terus terlaksana.

”Sinergi dengan stakeholder, dilakukan dalam bentuk kerjasama yang didahului dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU),” terang Arif. “Sinergisitas ini, diharapkan akan dapat mencapai target angka partisipasi pemilih pemilihan serentak 2018 secara nasional sebesar 77,5 persen,” terangnya.

Mengantisipasi tahapan pemilihan serentak 2018 yang beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan presiden, jajaran KPU diminta untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi guna mengantisipasi kerumitan sedini mungkin.

“Perlu treatment yang tepat untuk mengelola alokasi personil dalam setiap kegiatan tahapan yang beririsan,” sarannya. (relis)

loading...

Tuliskan Komentar Anda