Inilah Tugas KPK DKI Bentukan Anis Baswedan

Bambang, Ketua KPK DKI

HORASNEWS.COM-Pemerintah Provinsi DKI membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) untuk membersihkan daerah itu dari praktek korupsi. Menurut Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto, dibentuknya KPK DKI ini bukan menghilangkan inspektorat di pemerintahan.

Penegasan itu disampaikan Mantan Wakil Ketua KPK RI Bambang Widjojanto, sebelum memberikan materi pada konsolisi regional Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi, di Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (08/01/2017), siang.

Menurut Bambang, keberadaan KPK DKI ini sangat urgen untuk memberantas praktek korupsi di DKI.  Diantaranya, mengawasi sektor pendidikan, kesehatan dan inprastruktur. “Di DKI pernah bermasalah soal pembelian lahan. Tanah DKI dibeli pemerintah daerah, sehingga mengalami kerugian Rp 600 miliar,” ujarnya.

Menurut Bambang, kerja KPK DKI tidak akan mengambil kerja inspektorat DKI. Antara KPK dengan inspektorat job kerjanya jauh.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta atau disebut juga Komite PK sebagai bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) di bawah kendalinya.

Jika dilihat dari tujuannya yang mencegah dan menelusuri korupsi, setiap birokrasi, tidak hanya Pemprov DKI, sebenarnya sudah punya inspektorat yang bertugas mengawasi, menelusuri, hingga memberi sanksi atas berbagai pelanggaran.

KPK DKI diketuai mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Anggotanya, aktivis LSM HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf. (Idris)

loading...

Tuliskan Komentar Anda