BPK Temukan 14.997 Masalah Keuangan

HORASNEWS.COM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan 14.997 masalah keuangan dalam 687 lembaga pemerintahan.

Menurut laporan tertulis BPK, salah satu masalah yang ditemukan adalah adanya koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK karena ada pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dolar AS atau Rp12,73 triliun.

Selain itu, ada pula 17 Kontrak Kerja Sama belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai tahun 2015 senilai 209,25 juta dolar AS atau setara Rp 2,78 triliun.

Kendati demikian, 91 persen dari target 85 persen pemerintah provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kemudian untuk pemerintah kabupaten sejumlah 66 persen dari target 60 persen, dan pemerintah kota sejumlah 77 persen dari target 65 persen.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, semua laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo.

“Ada poin yang penting bahwa untuk ke depan masalah laporan keuangan pemerintah pusat untuk kita mesti bikin lagi, kita sudah mau masuk pemeriksaan, jadi harus ada komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menyangkut akuntabilitasnya, dan transparansinya,” jelasnya.

Terkait 447 temuan yang diindikasikan pidana dengan nilai Rp44,74 triliun sepanjang 2003 hingga Juni 2017 ia menyebut bakal meneruskannya ke KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Masalah tindak lanjutnya nanti itu tinggal kita hanya perlu menanyakan saja ke lembaga terkait, tapi kita bisa tidak punya alat untuk mengeksekusi,” pungkasnya kemudian. (Rel)

loading...

Tuliskan Komentar Anda